Sukabumi – 21 Juni 2026 – Suasana pagi di pesisir Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, berubah menjadi panggung aspirasi para nelayan. Di depan Kampung Nelayan Merah Putih, yang juga menjadi pusat aktivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palangpang, Sabtu (20/6/2026), mereka berkumpul menyuarakan keresahan dan harapan terkait kebijakan penangkapan benih bening lobster (BBL) atau baby lobster yang diatur dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2026.
Para nelayan menilai aturan tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi nelayan kecil. Mereka meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi agar kebijakan itu benar-benar berpihak kepada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut.
Warna, salah satu tokoh nelayan Palangpang, menyampaikan dengan tegas bahwa nelayan di wilayah Ciwaru sangat bergantung pada hasil tangkapan baby lobster, terutama saat musim paceklik ketika ikan sulit didapat.
“Kami nelayan Ciwaru yang selama ini menggantungkan tangkapan baby lobster sebagai tangkapan utama saat musim paceklik ikan. Kami mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 karena tidak memberikan manfaat kepada nelayan kecil seperti kami,” ujar Warna kepada media.
Selain mendesak revisi regulasi, para nelayan juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menetapkan kuota penangkapan baby lobster. Menurut mereka, kebijakan kuota tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi nelayan yang kini tengah menghadapi masa sulit.
“Kami juga meminta kepada pemerintah provinsi agar segera mengeluarkan kuota penangkapan baby lobster karena itu sangat dibutuhkan oleh nelayan. Selain itu, kami mohon aturan terkait penangkapan maupun pengiriman dapat dipermudah,” katanya.
Warna menambahkan, tantangan yang dihadapi nelayan saat ini semakin berat. Hasil tangkapan ikan menurun, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) terus naik, membuat biaya operasional melaut semakin tinggi.
“Saat ini kami sedang diuji. Ikan sedang tidak ada, BBM mahal. Kondisi ini sangat memberatkan nelayan kecil,” ungkapnya.
Melalui aksi damai tersebut, para nelayan berharap suara mereka didengar oleh pemerintah. Mereka ingin kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada nelayan kecil agar roda kehidupan di pesisir tetap berputar.
“Semoga keinginan kami sebagai nelayan kecil bisa diakomodir oleh pemerintah. Kami hanya ingin tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga dari hasil laut,” pungkas Warna.
