Tuban, Newsinsight – Isu dugaan praktik “pengondisian” atau penyelesaian secara kekeluargaan yang berbau transaksi uang kini mencuat ke permukaan di wilayah hukum Polsek Soko, Kabupaten Tuban. Informasi yang berkembang di kalangan masyarakat ini sungguh membuat publik tercengang.
Berdasarkan keterangan yang beredar, seorang Mantri Perhutani wilayah Tluwe, Kecamatan Soko yang berinisial DN diduga tersandung kasus terkait lahan Persil Perhutani. Pengungkapan kasus ini bermula dari pernyataan salah satu oknum LSM yang kemudian prosesnya dibawa ke Kantor Polsek Soko.
Namun yang mengganjal di hati masyarakat, alih-alih diproses sesuai jalur hukum yang berlaku, justru muncul kesepakatan yang dinilai mencurigakan — dengan nominal Rp16 Juta agar kasus tersebut dianggap selesai secara kekeluargaan.
Dugaan ini memunculkan banyak pertanyaan:
· Apakah penyelesaian kasus lahan Persil Perhutani memang boleh diselesaikan dengan pembayaran sejumlah uang?
· Siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan uang tersebut?
· Apakah Polsek Soko mengetahui dan menyetujui adanya transaksi tersebut?
· Apakah ini cara menutupi masalah atau memang penyelesaian yang sah?
Saat awak media berupaya mengonfirmasi hal tersebut:
· Mantri Perhutani DN— belum memberikan jawaban hingga saat ini
· Pihak Polsek Soko — belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan penyelesaian Rp16 Juta tersebut
· Oknum LSM yang mengungkap — juga belum memberikan keterangan lebih lanjut
Ketiadaan tanggapan dari semua pihak terkait justru semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada hal yang ditutupi. Publik berharap pihak berwenang segera menelusuri kebenaran informasi ini. Jangan sampai jalur hukum diubah menjadi jalur “kesepakatan uang” yang merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi bagi pihak Mantri Perhutani DN, jajaran Polsek Soko, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara faktual dan berimbang.
