SUKABUMI – Sosok Budi Azhar Mutawali kembali menjadi perhatian publik setelah rekam jejak perjalanan politiknya banyak diperbincangkan. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2024–2029 itu dinilai sebagai figur yang menapaki karier politik melalui proses panjang,
dimulai dari tingkat organisasi paling bawah hingga dipercaya memimpin lembaga legislatif daerah.
Perjalanan politik Budi Azhar berawal dari aktivitasnya di lingkungan Partai Golkar. Ia pernah memimpin struktur partai di tingkat kecamatan dan dikenal aktif membangun komunikasi dengan masyarakat di wilayah selatan Sukabumi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat pengaruh politiknya di daerah.
Seiring waktu, kiprahnya di internal partai terus meningkat. Ia kemudian mendapat kepercayaan menempati posisi strategis di tingkat kabupaten dan terlibat dalam berbagai agenda konsolidasi organisasi serta penguatan basis dukungan partai.
Karier politiknya semakin menonjol ketika berhasil meraih kepercayaan masyarakat untuk duduk di DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari periode ke periode, perannya di lembaga legislatif terus berkembang hingga akhirnya dipercaya menduduki kursi Ketua DPRD.
Dalam sejumlah kesempatan, Budi Azhar menegaskan pentingnya DPRD hadir sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, aspirasi warga harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga penganggaran agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.
Perjalanan Budi Azhar Mutawali dinilai mencerminkan proses kaderisasi politik yang bertahap dan berkelanjutan. Dari pengurus tingkat kecamatan hingga memimpin DPRD Kabupaten Sukabumi, rekam jejaknya menunjukkan bagaimana pengalaman organisasi,kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi di jalur politik dapat mengantarkan seseorang ke posisi kepemimpinan daerah.
Kini, publik menaruh harapan agar kepemimpinannya mampu memperkuat fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, penganggaran, dan penyalur aspirasi masyarakat di tengah tantangan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang semakin kompleks.
